Yandex.Metrica

JASA IMPOR ALAT BERAT DAN MESIN


pelayanan terbaik untuk import mesin, alat berat dan berukuran super besar. Kami memiliki pengalaman menangani import  
project cargo ke berbagai propinsi di Indonesia. Barang / alat berat tersebut antara lain mesin percetakan, mesin potong plat, mesin tekuk, mesin pabrik gula, alat berat, genset, tangki gas, dan sebagainya yang umumnya memerlukan penanganan khusus. Ijin impor mesin (API) kami yang lengkap akan sangat mempermudah Anda yang belum / tidak memiliki ijin impor:

Komunikasi yang baik dan update status pengiriman menjadi perhatian untuk menjamin kepuasan klien-klien kami. Setiap proses pengiriman selalu dipantau oleh staf operasional kami untuk menjamin keamanan barang Anda selama perjalanan dan ketepatan waktu barang Anda sampai di tujuan.

Hubungi kami untuk kebutuhan impor anda 

JASA EXIM RESMI, DOOR TO DOOR, UNDERNAME, CUSTOMS CLEARANCE, PPJK FORWARDER INDONESIA


Our Service:

- Jasa Customs Clearance

- Jasa Handling Exim Undername

- Undername Borongan/Door To Door Expo-impor 

- Red Line/Yellow Line/ Green Line


Untuk info lebih lanjut,

https://wa.me/p/2871009736332110/628116812492

HP/WA: 08116812492

TERIMA KASIH





Share:

APA ITU FTZ Batam, Zona perdagangan Bebas di Indonesia

Apa itu FTZ Sebuah zona perdagangan bebas atau zona pemrosesan ekspor adalah satu atau beberapa negara di mana bea dan kuota dihapuskan dan kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha di sana. Kebanyakan zona-zona ini berada di dunia ketiga.

Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun 

METODE PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data adalah

dengan melakukan wawancara langsung dengan

key person dalam institusi pelaksana FTZ yakni

Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan

FTZ Batam-Bintan-Karimun, yang bertujuan

menggali informasi bagaimana pelaksanaan FTZ

yang benar/ideal, bagaimana pemahaman institusi

pelaksana FTZ dalam menjalankan kewenangan

yang dimilikinya berdasarkan UU FTZ, PP 46, 47, 48,

Tahun 2007 dan PP No. 02/2009, bagaimana

permasalahan yang dihadapi oleh institusi pelaksana

FTZ dalam mengimplementasikan FTZ, kesiapan

SDM aparaturnya, bagaimana hubungan antara

institusi pelaksana FTZ dengan pelaku industri

manufaktur di Batam Bintan dan Karimun.

Sedangkan dengan pelaku industry dilakukan Focus

Group Discussion (FGD) yakni melalui diskusi

terstruktur dengan berbagai pelaku usaha di sektor

industri pengolahan, yang bertujuan untuk

menggali informasi tentang persoalan yang masih

dihadapi pelaku usaha selama dua tahun

implementasi FTZ di Batam-Bintan-Karimun, respon

pelaku industri dalam menyikapi berbagai

hambatan pelaksanaan FTZ-BBK agar proses

produksi bisa terus berjalan.

ama dalam menarik minat investasi modal

asing? Sebagian kalangan menilai implementasi

FTZ-BBK belum optimal dikarenakan bukan

semata-mata dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian dunia, namun mandek-nya

pelaksanaan FTZ dinilai karena masih adanya

hambatan yang terjadi akibat pemberlakuan PP

No. 2 Tahun 2009. Pelaku industri menyakini

perbedaan interpretasi hukum yang muncul dalam

PP itu telah memicu stagnasi dan gangguan dalam

kelancaran arus keluar masuk barang ke FTZ

Batam.

Isu fundamental lainnya yang sering

diperdebatkan adalah seputar definisi kawasan

perdagangan bebas sebagai diatur dalam UU No.

44/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas. Dalam UU FTZ secara terang

dijelaskan kawasan perdagangan bebas terpisah

dari kawasan pabean walaupun masih berada

dalam wilayah negara kesatuan Republik

Indonesia. Namun pada sisi lain, pemerintah

mengeluarkan PP yang mengatur tentang

kepabeanan dan perpajakan plus pengawasan

keluar masuk barang di wilayah FTZ. Dua

pemahaman yang kontraproduktif itulah yang

mengakibatkan pelaksanaan FTZ di Batam belum

menunjukkan keberhasilan pelaksanaannya sejak 1

April 2009 karena berbagai hambatan dan

birokrasi dalam proses keluar masuk barang ke pelabuhan 

METODE PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data adalah

dengan melakukan wawancara langsung dengan

key person dalam institusi pelaksana FTZ yakni

Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan

FTZ Batam-Bintan-Karimun, yang bertujuan

menggali informasi bagaimana pelaksanaan FTZ

yang benar/ideal, bagaimana pemahaman institusi

pelaksana FTZ dalam menjalankan kewenangan

yang dimilikinya berdasarkan UU FTZ, PP 46, 47, 48,

Tahun 2007 dan PP No. 02/2009, bagaimana

permasalahan yang dihadapi oleh institusi pelaksana

FTZ dalam mengimplementasikan FTZ, kesiapan

SDM aparaturnya, bagaimana hubungan antara

institusi pelaksana FTZ dengan pelaku industri

manufaktur di Batam Bintan dan Karimun.

Sedangkan dengan pelaku industry dilakukan Focus

Group Discussion (FGD) yakni melalui diskusi

terstruktur dengan berbagai pelaku usaha di sektor

industri pengolahan, yang bertujuan untuk

menggali informasi tentang persoalan yang masih

dihadapi pelaku usaha selama dua tahun

implementasi FTZ di Batam-Bintan-Karimun, respon

pelaku industri dalam menyikapi berbagai

hambatan pelaksanaan FTZ-BBK agar proses

produksi bisa terus berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Institusi Pelaksana

Untuk mendukung objektivitas dalam

penelitian ini, tim kajian melakukan serangkaian

survei dalam bentuk interview khusus kepada

institusi pelaksana FTZ Batam Bintan Karimun

dengan menitikberatkan pada kesiapan institusi

terkait terhadap implementasi FTZ, persepsi

terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, dan

prospek ke depan. Berdasarkan hasil survei melalui

wawancara key person pelaksana FTZ di kawasan

ini, maka dapat disimpulkan beberapa masalah

yang dihadapi terkait 3 aspek utama, yaitu:

a. Aspek Legal

Diantara tiga wilayah FTZ yang disahkan

melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46, 47, dan

48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, dan

Karimun, hanya Batam yang mengalami

permasalahan yang paling kompleks dibandingkan

yang lain. Penyebabnya adalah proses peralihan aset

dan pegawai dari Otorita Batam menjadi Badan

Kawasan bebas batam(ftz )


For urgent matter please

 Mr Candra:+62)811-6812-492

PT. GLobal fantastis| www.forwardingimportcustum.com

Share:

Panduan Praktis Ekspor Impor

 

Panduan Praktis Ekspor Impor

Kegiatan ekspor impor (perdagangan) sejatinya sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Nenek moyang kita dan para pendahulu sudah melakukan kegiatan serupa ekspor impor. Secara sederhana, suatu perdagangan akan disebut sebagai kegiatan ekspor impor jika melibatkan dua negara atau lebih yang bertransaksi. Selain itu,

 terdapat dokumen-dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor. Buku ini memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dunia ekspor impor. Di dalamnya terdapat informasi praktis mengenai impor barang, ekspor barang, tempat penimbunan berikat, dan hal-hal mengenai kepabeanan. Tak hanya itu,terdapat pula berbagai Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan, dan undangundang yang menyangkut kegiatan ekspor impor. Setelah memahami proses dan tata cara ekspor impor, diharapkan para pelaku usaha, baik skala kecil.menengah maupun skala besar akan menjadi pelaku bisnis yang semakin
andal.

For urgent matter please contact: Mr Candra:+62)811-6812-492

PT. GLobal fantastis| 


Share:

WELCOME FREIGH FORWARDING INTENASIONAL PT GLOBAL FASTATIS


Best Regards,

Candra (Mr.)

Dept Import assitance

M. +62 811-6812492

E. ccandraimport@gmail.com

Pleasealways cc your email to ccandraimport@gmail.com and global_fantastis@yahoo.com

For urgent matter please contact: Mr Candra:+62)811-6812-492

PT. GLobal fantastis| www.Forwardingimportcustum.com

Komplek pertokoan KDA Blok c No 19,Kel berlian kec batam:ph +|0788098776 fax 07788098609https://www.forwadingimportcustums.com/

Share:

IMPORT DASAR INDEN


MenurutKamus BesarBahasa Indonesia(KBBI), imporadalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi (“handling fee”) dari Indentor (Pasal 1 KMK-539/KMK.04/1990 dan Pasal 1 KEP-148/PJ/2003). Impotir yaitu Pihak yang melakukan kegiatan impor dan indentor yaitu pihak pemilik barang.

Untuk melakukan kegaiatan impor atas dasar inden menurut Pasal 2 KMK-539/KMK.04/1990 adalah importir yang melakukan impor atas dasar inden diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang dan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pos Lalu Bea tempat pemasukan PIB wajib membubuhkan CAP “IMPOR ATAS DASAR INDEN” pada setiap lembar PIB yang bersangkutan.

Bagaimana perlakuan impor atas inden dan perpajakkannya? Kegiatan impor tentunya berkaitan dengan PPh pasal 22 impor dan PPN impor. Ada beberapa perlakuan PPh pasal 22 impor dan PPN impor yang perlu Anda ketahui sebagai berikut:

  1. Importir untuk dan atas nama Indentor wajib melunasi PPh Pasal 22, PPN dan atau PPnBM.
  2. PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dilunasi oleh Importir yang melakukan impor atas dasar inden TIDAK BOLEH dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang dari Importir yang bersangkutan.
  3. PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dilunasi oleh Importir yang melakukan impor atas dasar inden dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang oleh Indentor yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  4. Atas Komisi yang diterima oleh Importir sebagai penggantian jasa impor atas dasar Inden TERUTANG PPN sebesar 10% dari komisi yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Indentor kepada Importir.
  5. PPN atas pembayaran komisi kepada Importir merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Indentor.

Ketika melakukan impor atas dasar inden harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pasal 2 KMK-539/KMK.04/1990 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana impor atas dasar inden yang tidak memenuhi syarat? Sebagaimana diatur dalam pasal 6 KMK-539/KMK.04/1990 dijelaskan bahwa dalam hal impor atas dasar Inden tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) (q.q.) nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang dan tata cara pengisian NPWP dalam SSPCP tidak sesuai KEP-148/PJ/2003 maka impor ditetapkan sebagai impor biaya sendiri oleh Importir.

Ketika impor atas dasar inden tidak memenuhi syarat maka perlakuan PPh Pasal 22 dan PPN akan menjadi sebagai berikut

  1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Importir kepada Indentor terutang Pajak Pertambahan Nilai
  2. Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilunasi dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang oleh Importir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ketika WP akan melaporkan pajak terkait impor atas dasar inden, maka perlu melakukan pengisian NPWP dalam SSPCP. SSPCP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak atau subjek pajak untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor, seperti cukai, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor dll. Tata cara pengisian NPWP dalam SSPCP menurut KEP-148/PJ/2003 adalah sebagai berikut:

  1. Impor Dilakukan WP sendiri: Pengisian NPWP pada huruf A Formulir SSPCP diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang melakukan impor dan NPWP pada kolom Penerimaan Pajak diatur sebagai berikut:
    1. NPWP untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor diisi NPWP Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor tersebut (sama dengan NPWP pada huruf A)
    2. NWP untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor pada kolom Penerimaan Pajak diisi NPWP dengan kode KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
  2. Impor Dilakukan melalui Pihak Lain (atas dasar Inden) : pengisian NPWP pada huruf A Formulir SSPCP diisi dengan NPWP Importir yang melakukan kegiatan impor. NPWP pada kolom Penerimaan Pajak diatur sebagai berikut :
    1. untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor diisi NPWP Indentor (pemilik barang)
    2. untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor pada kolom Penerimaan Impor Atas Dasar IndenPajak diisi NPWP indentor dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat indentor menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Untuk lebih jelasnya silahkan dapat mengakses LAMPIRAN KEP-148/PJ/2003 dan selama mencoba!


Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan isi kolom komentar dibawah. Pertanyaan Anda akan dijawab 

Www.Forwadinginportcustums.com

Phone:+62)8116812492

Share:

JASA IMPORT DOOR TO DOOR

JASA IMPOR DOOR TO DOOR 

Belajar Impor, Berapa Ongkos Kirim dari China ke Indonesia Menggunakan Jasa Forwarder


Di era yang berkembang pesat seperti sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang membeli atau mengimport barang dari luar negri khususnya China melalui portal marketplace online seperti dari Alibaba, Aliexpress, 1688, Taobao dll. Sudah tidak perlu lagi bersusah payah datang ke negri China untuk bertransaksi.

Dengan kemudahan teknologi yang berkembang mengakibatkan banyak nya importir yang melakukan jual beli dari luar negri namun  minimnya informasi mengenai proses pengiriman barang menyebabkan para importir kebingungan untuk mengirim barang nya ke Indonesia.

Jika importir membeli barang sample atau jumlah sedikit, barang bisa langsung dikirim ke Indonesia aman tanpa kendala apapun asalkan nominal barang anda tidak melebihi $100.

Bagaimana jika anda sebagai importir barang China ingin mendatangkan barang dalam jumlah banyak? Bagaimana jika anda sebagai importir belum memiliki perizinan dan kesulitan proses pengeluaran barang nya di beacukai? Jika anda ingin import dalam jumlah banyak, alangkah baiknya jika anda mempertimbangkan menggunakan jasa forwarder.

Dengan menggunakan jasa forwarder, harga yang anda bayarkan sudah ALL IN terima beres sampai Indonesia. Anda tidak perlu dipusingkan dengan masalah pajak, cukai, perizinan dll karena semua itu sudah ditanggung oleh pihak forwarder.

Untuk tarif Biaya jasa forwarder / ekspedisi borongan terbagi menjadi 2: Via laut (By Sea) dan via udara (By Air). Berikut ini akan kami rangkum se simple mungkin agar mudah dimengerti khususnya bagi anda yang pertama kali melakukan pengiriman dan menggunakan jasa forwarder borongan atau door to door.

Biaya Ekspedisi :

By SEA

Perhitungan menggunakan via laut dihitung dengan menggunakan per kubikasi / per CBM
Cara menghitung kubikasi berdasarkan ukuran: ( Panjang x Lebar x Tinggi dimensi dus dalam satuan cm) / 1.000.000
Anda harus menanyakan kepada forwarder berapa biaya pengiriman via laut per 1 CBM
Contoh: Barang customer X sebanyak 20 koli, dengan ukuran dus dimensi nya 50 x 35 x 65 cm masuk ke gudang forwarder di Guangzhou dan akan dikirim ke Jakarta.

Misalnya harga per kubikasi per 1 cbm yaitu Rp. 10.000.000

Maka biaya yang dikeluarkan customer X yaitu:

50 x 35 x 65 cm / 1.000.000 x 20 koli = 2.275 CBM

2.275 CBM x Rp. 10.000.000 = Rp. 22.750.000

Harga tersebut sudah bersih termasuk pajak, cukai, custom dll terima bersih ke rumah customer X di Jakarta.

Estimasi pengiriman menggunakan via laut yaitu 4--5 minggu dari loading ( dengan catatan tidak ada RAZIA / SIDAK / ATENSI DARI PUSAT / REDLINE / PERGANTIAN KEPALA )

By Air

Perhitungan menggunakan via udara dihitung dengan menggunakan per KG (kilogram)
Harap diperhatikan volume. Bisa di cek disini untuk perhitungan volume
Anda harus menanyakan kepada forwarder berapa biaya pengiriman via udara per kg
Contoh: Barang customer X sebanyak 2 koli, dengan berat 10 kg masuk ke gudang forwarder di Guangzhou dan akan dikirim ke Jakarta.

Misalnya harga per kubikasi per KG yaitu Rp. 100.000

Maka biaya yang dikeluarkan customer X yaitu:

10 kg x Rp. 100.000 = Rp. 1000.000

Harga tersebut sudah bersih termasuk pajak, cukai, custom dll terima bersih ke rumah customer X di Jakarta.

Estimasi pengiriman menggunakan via laut yaitu 7--10 hari kerja dari loading ( dengan catatan tidak ada RAZIA / SIDAK / ATENSI DARI PUSAT / REDLINE / PERGANTIAN KEPALA )

Biaya lain-lain yang kemungkinan timbul:

1. Biaya forklift diberikan (jika dibutuhkan) apabila barang customer tidak dapat diangkat oleh tenaga manusia. Misalnya sparepart, mesin, atau alat berat yang mencapai 100 kg an ke atas.

2. Barang dengan nilai invoice yang tinggi namun kuantity sedikit atau berat ringan mohon diinfo ke pihak forwarder terlebih dahulu karena kemungkinan harganya berbeda dengan tarif barang harga normal.

3. Jika pengiriman ada tax refund, maka customer akan dikenakan biaya tambahan lagi untuk pengurusan dokument.

4. Jika sewaktu-waktu terjadi redline, biasanya jika ada kenaikan harga secara mendadak kemungkinan harga akan berubah dari harga yang diawal telah disepakati namun biasanya pihak forwarder akan mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah customer setuju atau tidak baru barang dijalankan.

5. Pengiriman barang hanya door to door Jakarta. Jika customer di luar kota, maka biasanya customer harus membayar lagi untuk pengiriman barang menggunakan ekspedisi local.

6. Pengiriman jika tidak sesuai dengan invoice dan packing list yang dilaporkan ke agent forwarder yang mengakibatkan perubahan tagihan harga pada saat barang tiba di gudang forwarder di Jakarta.
Hub :08116812492



Share:

JASA IMPORT ALAT BERAT KONDISI BARU DAN BEKAS

JASA IMPORT ALAT BERAT KONDISI BARU DAN BEKAS 

CARA IMPORT ALAT BERAT KONDISI BARU DAN BEKAS






CARA IMPORT BERBAGAI 
JENIS ALAT BERAT KONDISI BARU MAUPUN BEKAS
Import berbagai macam alat berat dengan kondisi BARU maupun kondisi Bekas pakai itu tidak sulit, mekapa di sini saya katakana tidak sulit? Karena prosedur import tidak jauh berbeda dengan cara – cara import barang lainnya, hanya saja disini yang membedakan kelengkapan Document Import dan Legalitas perusahaan tersebut.
Berikut saya berikan informasi document import alat berat meliputi:
1. BL
2. INVOICE
3. PACKING LIST
4. SALES CONTRAC / PORFORMA INVOICE
5. PO PEMESANAN
6. COO
7. BUKTI PEMBAYARAN BARANG
8. UNTUK ALAT BERAT BEKAS ADA TAMBAHAN DOCUMENT BERUPA LS
Untuk Legalitas perusahaan yang di butuhkan meliputi:
1. NIB ( No Induk Berusaha ) yang biasa akses kepabeanan Export & Import.
2. NPWP
3. SIUP
4. UNTUK ALAT BERAT BEKAS DUBUTUHKAN PERIJINAN
– IUI Rekondisi yang aktif.
– PI Mesin Bekas yang aktif
 
Apa bila dari kelengkapan di atas sudah terpenuhi, maka kegiatan impor Alat berat bekas sangat mudah, dan kami Group Jasa Export Import barang tersebut sangat mudah dan kami sudah ahli di bidang import barang tersebut, hubungi kami di WhatsApp 08116812492IMPORT ALAT BERAT KONDISI BARU DAN BEKAS
Share:

JASA CUSTOMS CLEARANCE INDONESIA

 Seperti telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( Bea dan Cukai ) tidak jauh – jauh dari pelabuhan. Bisa pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Misalkan di pelabuhan udara, Institusi ini ada bersama dengan institusi lain seperti Imigrasi, Perhubungan, Penerbangan (Sarana Pengangkut ) serta pergudangan.

Ketika sebuah barang akan dikirimkan atau dibongkar dipelabuhan antar negara, tentu akan melalui proses di bea dan cukai indonesia (customs clearance). Customs clearance adalah rangkaian proses penyelesaian dokumen administratif dan pajak dalam rangka ekspor/impor barang dengan tujuan dikeluarkannya Nota Pelayanan Ekspor/persetujuan pengeluaran barang oleh pihak bea dan cukai.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas customs clearance untuk barang impor umum dan ekspor yang pemberitahuannya menggunakan modul Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dan modul Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ).

Customs Clearance Import







1.Persiapan Kedatangan Sarana Pengangkut


Pengangkut
 disini didefinisikan sebagai orang yang berkuasa dan bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang
Sedangkan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan yang digunakan untuk menbawa barang/orang baik melalui jalur laut, udara ataupun darat.
Kewajiban yang harus ditunaikan ketika sarana pengangkut tiba di daerah pabean ( tiba disini ketika sebuah kapal lego jangkar di pelabuhan dan pesawat udara landing di bandara udara) :

Memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor bea dan cukai tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, dikecualikan untuk sarana pengangkut darat.

Wajib mencantumkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkutnya dalam manifestnya.

Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Jika tidak dilakukan pembongkaran segera, kewajiban pemberithauan kepada bea dan cukai adalah maksimal 24 jam untuk sarana pengangkut laut, 8 jam untuk sarana pengangkut udara dan pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.
Kewajiban pemberitahuan ini tidak berlaku bagi kapal yang berlabuh <= 24 jam dan tidak melakukan pembongkaran.
Pembongkaran dapat dilakukan tanpa pemberitahuan pabean kepada pihak bea cukai terlebih dahulu. Hal ini dilakukan hanya ketika dalam keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
Tetapi sarana pengangkut wajib melapor terlebih dahulu ketika “kejadian” dan tidak melepas kewajiban pemberitahuan pabean maksimal 72 jam setelah pembongkaran barang.
2. Pengajuan Dokumen PIB
PIB adalah dokumen pemberitahuan oleh importir/PPJK kepada pihak bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment.
Dokumen pelengkap PIB :

Invoice
Packing List
Bill of lading/airway bill
Bill Asuransi
dst


Mekanisme penyampaian PIB dilakukan secara elektronik. Pertama – tama Importir/PPJK memasukkan data ke dalam modul PIB dan mengirimkannya secara elektronik ke Sistem Aplikasi Impor Bea dan cukai (SKP Impor). Dari komunikasi ini akan terbit respon respon dari reject samapai SPPB.
3. Pemeriksaan ( Dokumen dan Fisik Barang )
Ketika Importir/PPJK mendapatkan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari SKP Impor, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :


Importir/PPJK menyerahkan Hard Copy PIB dan dokumen pelengkap dan menerima tanda terima dokumen dari petugas pemeriksa dokume

Importir/PPJK menyerahkan dokumen kesiapan barang dan petugas bea cukai melakukan perekaman ke SKP Impor, menerbitkan instruksi pemeriksaan barang dan penunjukan pemeriksa barang.

Petugas pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang bersama pemilik barang berdasarkan dokumen PIB.Petugas pemeriksa barang merekam hasil laporan pemeriksaan barang ( LHP ) dan mengupload foto barang ke SKP Impor
LHP ini sangat penting terutama bagi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dalam rangka menetapkan klasifikasi barang dan menentukan nilai pabean.
4. Pembayaran Pajak dan Pemenuhan Dokumen
  • Pajak terdiri dari Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak dalam rangka imporPembayaran pajak bisa melalui Bank devisa Persepsi, kantor pabean dan PT. Pos
Pemenuhan dokumen ijin impor untuk barang larangan/pembatasan bisa melalui Portal INSW ( indonesia National Single Window ).
5. Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

SPPB adalah produk akhir bea cukai dari rangkain proses yang harus di jalani oleh Importir. Jadi pemilik barang sudah bisa mengeluarkan barang dari daerah pabean dan di bawa ke gudang sendiri.
Hubungi Kami :

PT GLOBAl FASTASTIS
Ruko Alibaba trade squere BlokD Batam kepulauan RiauJASA CUSTOMS CLEARANCE INDONESIA
Mobile : 08116812492
Share:

JENIS JENIS PENYALURAN IMPORT

 Dalam Proses IMPORT di wilayah PABEAN ada 3 jenis Penjaluran, meliputi IMPORT JALUR MERAH, IMPORT JALUR KUNING, DAN IMPORT JALUR HIJAU.

Disini akan saya jelaskan masing masing jenis penjaluran menurut fersi dari kami yaitu:

  • IMPORT JALUR MERAH yaitu sebuah prosess pengeluaran barang di wilayah pabean akan dilakukan pemeriksaan Fisik barang dan pemeriksaan Documentasi yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai tempat masuknya barang import sebelum barang bias dikeluarkan dari wilayah pabean.

  • IMPORT JALUR KUNING yaitu sebuah prosess pengeluaran barang di wilayah pabean TIDAK dilakukan pemeriksaan Fisik barang tetapi akan dilakukan pemeriksaan Documentasi yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai tempat masuknya barang import sebelum barang bias dikeluarkan dari wilayah pabean.

  • IMPORT JALUR HIJAU yaitu sebuah prosess pengeluaran barang di wilayah pabean, dan barang dapat dikeluarkan terlebih dahulu sebeum pemeriksaan document dan tidak dilakukan pemeriksaan Fisik oleh petugas Bea Cukai.
Dari 3 jenis penjaluran tersebut kami sebagai Perusahaan penyedia JASA IMPORT RESMI siap membantu dan bekerjasama dalam pengurusan import di pelabuhan Tanjung Perak ( Surabaya ) Tanjung Priok ( Jakarta ) dapat hubungi kami di 08116812492Jasa undername export-impor
 
Share:

Date

Translate

Ordered List

  1. Hubungi Kami, Bisnis Lancar Dan Aman.
  2. Kepercayaan Yang Utama.
  3. Bersama PT Global Fantastis.

Maps

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Yandex.Metrica